RSS

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN KONSEP DASAR GENDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSEP DASAR GENDER 

  1. Latar belakang

Negara menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara, laki-laki dan perempuan. Dalam konstitusi dasar negara UUD 1945, misalnya, dikemukakan jaminan negara atas persamaan hak bagi setiap warga dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27, ayat 2), usaha bela negara (Pasal 30) dan dalam memperoleh pendidikan (Pasal 31). Secara lebih operasional, GBHN 1999 mengamanatkan perlu adanya lembaga yang mampu mengemban kebijakan nasional untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, seperti:

  1. Konvensi ILO No. 100 tahun 1950 dengan UU No. 80/1957 tentang Pengupahan yang Sama bagi Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya;
  2. Konvensi Hak Politik Perempuan (New York) dengan UU No 68/1958;
  3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimanisi Terhadap Perempuan (CEDAW) dengan UU No 7/1984.
  4. Konvensi ILO No. 111 tahun 1985 dengan UU No. 21/1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
    1. Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan (Beijing tahun 1985).
  5. Deklarasi Jakarta (ASPAC tahun 1994);
  6. Konferensi Internasional tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen tahun 1994);
    1. Optional Protocol 28 Februari 2000;

Adanya jaminan konstitusi dan berbagai kebijakan formal tersebut ternyata tidak dengan sendirinya bisa mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan nyata. Dalam kenyataan, masih tampak berbagai bentuk ketimpangan gender pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu indicator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan ini adalah Gender Empowerment Measurement (GEM) dan Gender-related Development Index (GDI) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Human Developement Index. Berdasarkan Human Development Report 2000, GDI Indonesia menduduki urutan ke 109 dari 174 negara yang diukur, dan lebih rendah dari Negara-negara ASEAN lainnya.

Kesenjangan gender tampak terjadi di berbagai bidang pembangunan. Dalam bidang pendidikan, misalnya, menurut Susenas 1997 diperoleh data, penduduk perempuan yang berpendidikan tinggi sekitar 2,7%, lebih sedikit ketimbang laki-laki yang mencapai 3,34%.  Selain itu, representasi penduduk perempuan yang buta huruf mencapai 14,46%, sementara laki-laki hanya 6,6%. Dalam Susenas 1999, jumlah penduduk perempuan yang berhasil menyelesaiakan pendidikan hingga tingkat SLTP baru mencapai 31,4%, lebih rendah  dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 36%. Dalam bidang politik, terlihat bahwa representasi gender pada anggota legilatif masih amat timpang.  Anggota DPR perempuan baru mencapai 11,62% pada tahun 1997 dan 9,82% pada tahun 1999 (Profil Wanita Indonesia,  1998). Di berbagai Lembaga Tinggi Negara lainnya pun persentase perempuan rata-rata sangat kecil, yaitu: MPR = 7,8%,  MA = 10,7%, dan DPA = 6,6% (Soetjipto, A.W., 1997).  Dalam jajaran eksekutif, PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon III hingga eselon I hanya 7,2% sementara laki-laki 92,8% (Profil Wanita Indonesia, 1998). Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan baru mencapai 43,5%, sementara TPAK laki-laki 72,6% (Susenas 1999), dan masih ditemui adanya pemberian upah yang berbeda dengan pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang sama (RIPNAS PP 2000-2004). Di bidang pemerintahan, pejabat perempuan yang menduduki jabatan bupati/walikota masih amat terbatas, dan hingga kini belum ada yang terpilih menjadi gubernur. Pada tingkat menteri, di samping amat terbatas, perempuan umumnya menempati posisi jabatan stereotip.

Untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan  perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. Guna menjamin penyelenggaraan pembangunan seperti ini, pemerintah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mewajibkan seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pusat dan di daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab masing-masing.

B.     Konsep Dasar Gender

 

Gender adalah “konstruksi sosial tentang peran lelaki dan perempuan sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing mereka” (Hafidz, 1995: 5). Gender berkaitan dengan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan menurut norma, adat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat (Buddi,  dkk, 2000). Seperti halnya kostum dan topeng di teater, gender adalah seperangkat peran yang menyampaikan pesan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin (Mosse, 1996). Dan, ketika konstruksi sosial itu dihayati sebagai sesuatu yang tidak boleh diubah karena dianggap kodrati dan alamiah, menjadilah itu ideologi gender.

Berdasakan ideologi gender yang dianut, masyarakat kemudian menciptakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang bersifat operasional (Ortner, dalam Saptari & Holzner, 1995). Dalam pembagian peran gender ini, laki-laki diposisikan pada peran produktif, publik, maskulin, dan pencari nafkah utama; sementara perempuan diposisikan pada peran reproduktif, domestik, feminim, dan pencari nafkah tambahan (Fakih, 1997). Menurut Slavian (1994), penelitian-penelitian kross-kultural mengindikasikan bahwa peran seks itu merupakan salah satu hal yang dipelajari pertama kali oleh individu dan bahwa seluruh  kelompok masyarakat memperlakukan laki-laki dengan cara yang berbeda dengan perempuan.

Dalam praktiknya, menurut Fakih (1996), dikotomi peran ini kemudian ternyata memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan gender, seperti adanya marginalisasi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja yang lebih panjang  dan lebih banyak (burden) dan sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Cara pikir stereotipe tentang peran gender sangat mendalam merasuki pikiran mayoritas orang.  Sebagai contoh, perempuan dianggap lemah, tidak kompeten, tergantung, irrasional, emosional, dan penakut, sementara laki-laki dianggap kuat, mandiri, rasional, logis, dan berani (Suleeman, 2000) Selanjutnya ciri-ciri  stereotipe ini dijadikan dasar untuk mengalokasikan peran untuk lelaki dan perempuan (Wardah, 1995 : 20).

  1. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG), atau dalam istilah Inggeris: Gender Mainstraiming, merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki:

  • memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan,
  • berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan,
  • mempunyai kontrol  yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan
  • memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaan pangarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi  perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Dalam buku Panduan Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dikemukakan sejumlah kondisi awal dan komponen kunci yang diperlukan rangka menyelenggarakan pengarusutamaan gender. Kondisi awal dan komponen kunci yang dimaksud, dikemukakan pada Tabel 1 berikut:

 

Tabel 1: Kondisi Awal dan Komponen Kunci Pengarusutamaan Gender

No

Kondisi Awal yang Diperlukan

Komponen Kunci

Political will dan kepemimpinan dari lembaga dan pemimpin eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

 

Adanya kesadaran, kepekaan, dan respons, serta motivasi yang kuat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Peraturan perundang-undangan, misalnya:

  • UUD 1945
  • Tap MPR
  • Undang-undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Kepres
  • Perda
Adanya kerangka kebijakan yang secara jelas menyatakan komitmen pemerintah, propinsi, kabupaten/kota terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender Kebijakan-kebijkan yang secara sistemik mendukung penyelenggaran PUG, termasuk kebijakan, strategi, program, kegiatan, beserta penyediaan anggarannya, seperti:

  • penyerasian berbagai kebijakan dan peraturan yang responsive gender
  • penyusunan kerangka kerja akuntabilitas
  • penyusunan kerangka pemantauan dan evaluasi yang responsive gender
  • pelembagaan institusi pelaksana dan penunjang PUG.
Struktur dan mekanisme pemerintah, propinsi, kebupaten/kota yang mengtegrasikan perspektif gender Struktur organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan PUJ di lingkup nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, yang ditandai oleh terbentuknya:

  • Unit PUG
  • Focal point
  • Kelompok Kerja
  • Forum

 

Mekanisme pelaksanaan PUG diintegrasikan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi.

Sumber-sumber daya yang memadai
  • § SDM yang memiliki kesadaran, kepekaan, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya.
  • § Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan PUG
Sistem Informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin Data dan statistik yang terpilah menurut jenis kelamin
Alat analisis Analisis gender untuk:

  • § Perencanaan
  • § Penganggaran
  • § Pemantauan dan evaluasi
Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

 

 

  1. D.     Lingkup Kegiatan dan Alur Kerja Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender dilakukan dalam seluruh rangkaian kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, hingga evaluasi. Operasionalisasi kegiatannya melibatkan tahapan dan alur kerja analisis gender, seperti digambarkan pada Gambar 1.

Seperti digambarkan pada Alur Kerja Analisis Gender, dalam perencanaan yang responsif gender, terdapat tiga tahap utama, yaitu (1) melakukan analisis kebijakan gender, (2) memformulasi kebijakan yang responsif gender, dan (3) menyusun rencana aksi kebijakan/program/proyek/kegiatan yang responsif gender.

Tahap pertama dalam perencanaan, yaitu Analisis Kebijakan Gender, perlu dilakukan karena pada umumnya kebijakan pemerintah hingga saat ini masih netral gender (gender neutral) dan kadang-kadang, secara tidak sengaja, mempunyai dampak kurang menguntungkan bagi salah satu jenis kelamin. Dengan menggunakan Data Pembuka Wawasan kita dapat melihat bagaimana kebijakan dan program yang ada ssat ini memberikan dampak berbeda kepada laki-laki dan perempuan. Tahap kedua, Formulasi Kebijakan Gender, dilakukan untuk menyusun Sasaran Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender  yang menggiring kepada upaya mengurangi atau menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, tahap ketiga, Rencana Aksi Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender disusun sebagai suatu rencana aksi berupa kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Seluruh kegiatan dalam rencana aksi harus sesuai dengan tujuan yang telah diidentifikasi dalam tahap Formulasi Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender di atas. Rencana aksi kebijakan ini perlu disertai dengan indikator keberhasilan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengimplemtasikan rencana aksi.

Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender diselenggarakan setelah tahap-tahap perencanaan yang responsif gender seperti dikemukakan di atas dilakukan. Dalam upaya mendukung dan mengefektifkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:

  • Pemampuan dan peningkatan kapabilitas pelaksana pengarusutamaan gender
  • Penyusunan perangkat pengarusutamaan gender, seperti perangkat analisis, perangkat pelatihan, serta perangkat pemantauan dan evaluasi.
  • Pembentukan mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender, seperti forum komunikasi, kelompok kerja, stering commite antar lembaga, dan pembentukan focal point pada masing-masing sektor.
  • Pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen segenap jajaran pemerinah dalam upaya pengarusutamaan gender.
  • Pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk pengarusutamaan gender
  • Pengembangan mekanisme yang mendorong terlaksananya proses konsultasi dan berjejaring.
  1. E.     Penutup

Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk menjamin tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, yaitu memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dari berbagai kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Keadilan dan kesetaraan gender sebagai salah satu cita-cita dan arah dalam pembangunan nasional hanya dapat terwujud jika masyarakat, khususnya aparat negara, memiliki kesadaran, kepekaan, dan respons serta motivasi yang kuat dalam mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender tersebut.

 

 

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, Irwan (1997)  “Dari domestik ke publik: Jalan panjang pencarian identitas perempuan.” Dalam Irawan Abdullah (ed.) Sangkan paran gender. Yogyakarta: Pusat Penbelitian Kependudukan, Universitas Gajah Mada

Beijing Declaration and Platform for Action.(1995) Fourth World Conference on Women. Beiijing, 15 September 1995. A/Conf.177/20 (1995) & A/Conf.177/Add.I (1975).

Fakih, Mansour (1997) Penyadaran gender: Buku panduan untuk para pekerja. Jakarta: ILO Indonesia.

Hafidz, Wardah (1995). Daftar istilah jender. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. (2000) Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan 2000-2004. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (2001). Panduan pelaksanaan Inpres No. 9  tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan. (Draft 26 April 2001). Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Moser, C.O.N. (1989) “Gender planning in the Third World: Meeting practical and

Mosse, J.C. (1996). “Apakah gender itu?” Dalam Mansour Fakih, Gender dan pembangunan. Yogyakarta: Rifka Annisa.

Mustari, B., Hasyah, H., Bella, R., Pandang, A., & Tahir, N.M. (2000). Konsep dasar jender: Materi pelatihan. Makassar: TPP2W Sulawesi Selatan dan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan.

Rahman, A. (2000). “Analisis jender sebagai alat analisa proyek dan hasil-hasil penelitian”. Makalah disajikan pada Advance training on gender research and anlysis for PSW Core-group trainig.. Kerjasama Program Studi Kajian Wanita PPS Universitas Indonesia dan WSP II, Jakarta: 28 Agustus – 2 September 2000.

Saptari, R. & Holzner, B. (1995) Perempuan kerja dan perubahan sosial: Sebuah pengantar studi perempuan. Jakarta: Grafiti.

Slavian, R.E. (1994) Educational psychology: Theory and practice (Fourth edition). Boston: Allyn and Bacon.

Suleeman, E. (2000) “Gender roles stereotypes and education” Dalam S. van Bemmelen, A. Habsjah, & L. Setyawati (Penyunting). (2000). Benih bertumbuh: Kumpulan karangan untuk Pprof. Tapi Omas Ihromi. Jakarta:  Kelompok Perempuan Pejuang Perempuan Tertindas. (h. 517-535).

Woman’s Support Project II (2001). Lokakarya Analisis Gender (Rangkuman 4 lokakarya). Laporan kegiatan oleh TPP2W Sulawesi Selatan bekerja sama Woman’s Support Project II.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: